JAKARTA, JEJAKPOS.ORG — Usulan untuk menghibahkan motor listrik hasil pengadaan Badan Gizi Nasional (BGN) kepada para guru honorer mendapat lampu hijau dari Senayan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut dan menilai langkah ini sebagai bentuk apresiasi nyata bagi tenaga pendidik non-ASN.
Meskipun menyambut baik, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memberikan sejumlah catatan kritis dan rambu-rambu tegas yang harus diperhatikan pemerintah sebelum merealisasikan kebijakan tersebut.
Ide Cerdas sebagai Penghargaan Guru Non-ASN
Lalu Hadrian Irfani memuji wacana pengalihan aset motor listrik tersebut sebagai langkah yang taktis dan solutif. Menurutnya, pemanfaatan kendaraan operasional ini akan sangat membantu mobilitas para guru honorer yang selama ini memiliki keterbatasan finansial.
“Wacana hibah motor listrik BGN untuk guru honorer ini adalah ide yang cerdas. Langkah ini dapat menjadi bentuk penghargaan dan afirmasi bagi para guru yang berstatus non-ASN atas pengabdian mereka,” ujar Lalu.
Rambu-Rambu DPR: Jangan Jadi Beban Baru dan Harus Bersih Kasus Hukum
Kendati memberikan dukungan penuh, Komisi X DPR RI mengingatkan agar niat baik ini diiringi dengan kesiapan regulasi yang matang di lapangan. Lalu menekankan dua poin krusial yang wajib dipenuhi oleh pemerintah:
-
Tertib Administrasi: Pemerintah harus memastikan seluruh proses balik nama, legalitas surat kendaraan, hingga skema perawatan tidak dibebankan dan justru menimbulkan biaya serta beban baru bagi kantong para guru honorer.
-
Steril dari Kasus Korupsi: Motor listrik yang akan dihibahkan harus dipastikan bersih dan sama sekali tidak terkait dengan aset atau barang bukti dari perkara dugaan korupsi tata kelola BGN yang saat ini sedang diusut tuntas oleh Kejaksaan Agung.
DPR meminta kementerian terkait segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menginventarisasi aset mana saja yang berstatus “clear and clean”. Langkah ini dinilai penting agar proses hibah di masa depan tidak tersandung masalah hukum dan bisa segera dimanfaatkan oleh para guru honorer yang membutuhkan.
