JAKARTA, JEJAKPOS.ORG — Pemerintah secara resmi memutuskan untuk meningkatkan alokasi plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor Perumahan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Langkah berani ini diambil sebagai respons atas tingginya minat masyarakat serta tren penyaluran pembiayaan hunian subsidi yang terus menunjukkan performa impresif sejak awal tahun.
Keputusan strategis tersebut disepakati dalam rapat koordinasi tingkat menteri bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. Kebijakan penebalan anggaran ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dan mempermudah akses pembiayaan kepemilikan rumah, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Realisasi Kuat Capai Rp19,2 Triliun per Juni 2026
Dalam rapat bersama Menko Perekonomian tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memaparkan laporan perkembangan penyaluran program perumahan nasional yang berjalan sangat progresif.
“Hingga data per 20 Juni 2026, perkembangan realisasi penyaluran program perumahan telah berhasil mencapai Rp19,2 triliun. Melihat tren pertumbuhan yang sangat kuat ini, pemerintah menilai perlu ada penambahan alokasi agar momentum pemenuhan kebutuhan papan masyarakat tidak terhambat,” ujar Maruarar.
Sektor properti dan perumahan dinilai menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi domestik karena memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap ratusan sektor industri turunan lainnya, mulai dari material bangunan hingga tenaga kerja lokal.
Sinergi Perbankan dan Apresiasi untuk BRI
Keberhasilan penyerapan dana stimulus perumahan yang cepat ini tidak lepas dari peran aktif lembaga keuangan penyalur. Terkait hal tersebut, Menteri PKP secara khusus memberikan kredit poin kepada sektor perbankan yang menjadi garda terdepan program ini.
-
Plafon Awal: Rp36 Triliun
-
Plafon Baru: Rp50 Triliun (Naik sebesar Rp14 Triliun)
-
Fokus Utama: Percepatan kepemilikan rumah layak huni dan pengentasan backlog perumahan.
Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI serta seluruh jajaran perbankan penjamin, asosiasi pengembang, dan semua pihak terkait yang telah berkolaborasi penuh dalam mendukung sekaligus menyukseskan penyaluran program perumahan ini di lapangan.
Dengan sisa waktu di semester kedua tahun ini, Kementerian PKP optimistis kuota tambahan sebesar Rp14 triliun tersebut dapat terserap secara optimal dan tepat sasaran.
