BOGOR, JEJAKPOS.ORG — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor menyepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Aset Daerah. Kesepakatan strategis ini lahir dari forum diskusi mingguan “Ruang Ideologi Pemuda” yang diinisiasi oleh KNPI setiap Jumat siang.
Forum diskusi yang menghadirkan Kepala BKAD Kota Bogor, Lia, sebagai narasumber utama tersebut menjadi wadah bagi elemen pemuda untuk mengupas tuntas realitas pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Wakil Ketua KNPI Kota Bogor, Sion Toni Samosir, S.E., mengungkapkan bahwa ruang diskusi ini dirancang untuk mendorong transparansi sekaligus menawarkan kolaborasi nyata antara generasi muda dan pemerintah daerah.
”Kami menyoroti persoalan-persoalan fundamental. Mulai dari kondisi riil aset yang belum tersertifikasi atau bermasalah secara hukum, hingga langkah konkret BKAD dalam mencegah kebocoran anggaran dan potensi praktik korupsi di lingkungan Pemkot Bogor,” ujar Sion Toni Samosir kepada wartawan.
Dalam diskusi yang berlangsung kritis namun konstruktif tersebut, KNPI mengajukan sederet pertanyaan tajam. Beberapa di antaranya menyoroti:
Progres Penyelesaian: Tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa tahun terakhir.
Efektivitas APBD: Jaminan bahwa penggunaan anggaran daerah berjalan tepat sasaran serta bebas dari intervensi kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Optimalisasi Aset: Penanganan aset-aset daerah yang terbengkalai agar kembali produktif demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
”Kami juga mempertanyakan bagaimana BKAD memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara efektif dan efisien, serta apa indikator dalam menilai sebuah aset layak dipertahankan atau dikerjasamakan,” tegas Sion yang juga menjabat sebagai Ketua HPPMI Kota Bogor ini.
Komitmen Bersama Lewat Pengawasan Partisipatif
Merespons berbagai kritikan dan sorotan tersebut, Kepala BKAD Kota Bogor, Lia, menyambut positif sikap kritis para pemuda dengan memberikan pemaparan komprehensif. Diskusi ini pun bermuara pada satu kesepakatan penting: pelibatan pemuda secara langsung dalam pengawasan aset daerah.
”Ibu Kepala BKAD menjawab berbagai rentetan pertanyaan itu dengan sangat baik dan terbuka. Hasil paling nyata dari pertemuan ini, KNPI Kota Bogor dan BKAD sepakat untuk membuat Satgas Pengawasan Aset Daerah,” lanjut Sion Toni.
Kehadiran Satgas ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi partisipatif. Ke depan, apabila KNPI atau elemen masyarakat menemukan indikasi aset daerah yang terbengkalai, disalahgunakan, atau tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, temuan tersebut akan ditindaklanjuti secara terbuka melalui Satgas tersebut.
”Ini adalah wujud pengawasan partisipatif dari pemuda. Kami ingin memastikan pengelolaan aset dan keuangan Kota Bogor berjalan transparan dan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
