JAKARTA, JEJAKPOS.ORG – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mengapresiasi langkah tegas Badan Pengelola Investasi Danantara yang berencana mengaudit 750 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini diambil untuk menelusuri ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi serta menyisir perusahaan pelat merah yang tidak produktif.
Menurut Rahmat, audit menyeluruh memang sangat diperlukan terhadap BUMN-BUMN yang selama ini dinilai tidak memberikan kontribusi positif bagi negara. Ia mewanti-wanti agar temuan yang mengarah pada kerugian negara akibat kelalaian atau kesengajaan harus diproses secara hukum.
“Jika memang ditemukan ada potensi kerugian yang diakibatkan karena kelalaian, apalagi ada niat jahat (mens rea) untuk mengambil keuntungan pribadi hingga merugikan BUMN, maka hal tersebut mesti ditindak tegas tanpa kompromi,” ujar Rahmat Saleh dalam keterangannya di Jakarta.
Bersih-bersih BUMN yang Merugikan
Langkah audit ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melakukan bersih-bersih di tubuh perusahaan milik negara. Sebelumnya, pemerintah mengisyaratkan akan menutup sekitar 750 BUMN yang dinilai tidak memberikan keuntungan dan justru membebani keuangan negara.
Sebagai tindak lanjut, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa ratusan BUMN tersebut akan menjalani audit keuangan secara ketat oleh Danantara Indonesia sebelum keputusan final diambil.
Rahmat Saleh menambahkan, efisiensi dan transparansi di tubuh BUMN sudah tidak bisa ditawar lagi. Anggota Fraksi PKS ini berharap Danantara dapat menjalankan fungsi pengawasan dan audit ini secara independen dan profesional demi menyelamatkan aset serta keuangan negara.
