Tegas! Presiden Prabowo Beri Tenggat hingga September 2026 untuk Rombak Bea Cukai, Opsi Pembubaran Mengemuka

banner 468x60

JAKARTA, JEJAKPOS.ORG — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah ekstrem demi memberantas praktik culas di sektor kepabeanan. Kepala Negara memberikan tenggat waktu ketat hingga September 2026 mendatang kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai untuk melakukan pembenahan total secara menyeluruh.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan segan mengambil keputusan radikal jika instansi tersebut gagal melakukan reformasi internal secara signifikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Salah satu opsi ekstrem yang kini tengah dipertimbangkan adalah pembubaran Ditjen Bea Cukai.

Sebagai gantinya, pemerintah membuka peluang untuk menyerahkan tugas-tugas pengawasan kepabeanan dan impor kepada perusahaan inspeksi independen internasional asal Swiss, yakni Société Générale de Surveillance (SGS).

“Jika tidak ada perubahan signifikan hingga September 2026, opsi pembubaran Bea Cukai dan penyerahan tugas kepada perusahaan inspeksi asal Swiss, SGS, bisa dipertimbangkan,” tegas Menteri Keuangan dalam keterangannya di Jakarta.

Temuan Manipulasi Faktur dan Penyelundupan Ilegal

Langkah tegas ini diambil menyusul adanya temuan indikasi pelanggaran berat yang terjadi di dalam sistem kepabeanan saat ini. Pemerintah mengendus adanya praktik manipulasi nilai faktur (invoice) yang merugikan pendapatan negara, serta maraknya penyelundupan barang-barang impor ilegal yang lolos ke pasar domestik.

Bersih-Bersih Total: Seluruh Pejabat Eselon II Dicopot

Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi, langkah pembersihan besar-besaran langsung dieksekusi. Seluruh pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai resmi dicopot dari jabatannya dan langsung diganti dengan personel baru.

Pemerintah menegaskan bahwa perombakan jabatan ini hanyalah langkah awal. Jika dalam proses audit dan investigasi lanjutan ditemukan bukti-bukti pelanggaran hukum yang kuat, pemerintah memastikan proses hukum pidana akan ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap oknum-oknum yang terlibat.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *