JAKARTA, JEJAKPOS.ORG – Kebijakan baru mengenai proses pembekalan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini tengah memicu sorotan tajam dan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, para calon pengelola ekonomi desa tersebut diwajibkan untuk mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil), yang mencakup pula pelatihan penggunaan senjata api.
Langkah ini sontak memantik perdebatan hangat di ruang publik terkait relevansi antara kurikulum bernuansa militer tersebut dengan fungsi riil kedinasan mereka kelak. Karakteristik utama tugas seorang manajer koperasi sejatinya berpusat pada pengelolaan usaha, penguatan ekosistem ekonomi perdesaan, serta peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat lokal.
Dipertanyakan Relevansi dan Kebutuhan Kompetensi
Sebagian pihak, termasuk para pengamat ekonomi dan pegiat pemberdayaan desa, mempertanyakan urgensi penyertaan latihan taktis militer hingga pengenalan senjata api. Mereka menilai instrumen tersebut terlampau jauh dari rumpun kompetensi yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah lembaga keuangan dan sektor riil di tingkat desa.
Di tengah berbagai tantangan berat ekonomi digital dan global, publik menilai para calon manajer ini jauh lebih membutuhkan penguatan kapasitas di bidang manajemen strategis, akuntansi keuangan, literasi digital, serta kewirausahaan (entrepreneurship) guna menghadapi potensi risiko bisnis di lapangan.
Penjelasan Pemerintah: Membentuk Karakter dan Disiplin
Di sisi lain, pihak pemerintah selaku penyelenggara program menekankan bahwa integrasi latihan bela negara dan aspek kemiliteran ini bukan bertujuan untuk mencetak tentara baru. Langkah ini diklaim murni sebagai sarana untuk membentuk kedisiplinan yang tinggi, ketahanan fisik dan mental, serta kepemimpinan (leadership) yang tangguh.
Karakter-karakter tersebut dinilai penting agar para manajer memiliki integritas tinggi dan tidak mudah goyah saat mengelola dana serta aset milik masyarakat desa. Kendati demikian, gelombang diskusi di media sosial dan komunitas akademik tetap bergulir kencang, menuntut adanya proporsi kurikulum yang lebih menitikberatkan pada aspek substansi manajerial koperasi.
Opini & Sudut Pandang
Melihat perdebatan ini, posisi kebijakan tersebut memang berada di area yang cukup abu-abu dan memicu polarisasi sudut pandang:
-
Mengapa Dinilai Kurang Relevan? Koperasi adalah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Tantangan terbesar koperasi di Indonesia selama ini umumnya berakar pada masalah tata kelola yang buruk (poor governance), salah urus keuangan, dan minimnya inovasi produk. Masalah-masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan ilmu manajemen modern, audit yang ketat, dan strategi bisnis yang matang—bukan dengan doktrin militer atau kemahiran memegang senjata.
-
Di Mana Sisi Positifnya? Jika dilihat dari kacamata pembentukan karakter (character building), pelatihan semi-militer memang efektif untuk membangun ketahanan mental, kerja sama tim, dan kepatuhan pada regulasi. Namun, penggunaan senjata api tampaknya menjadi poin yang dirasa terlalu berlebihan bagi profesi sipil yang bergerak di sektor finansial/pedesaan.
Idealnya, agar tidak melenceng dari tujuan utama pendirian koperasi, porsi terbesar dari pelatihan ini harus tetap didominasi oleh simulasi bisnis, mitigasi risiko keuangan, dan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan aspek bela negara sebagai suplemen pembentuk kedisiplinan saja.
